Abstrak
ABSTRAK MUHAMMAD LUTFHI, NIM 14208015, Judul Skripsi“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PENCANTUMAN DAFTAR HITAM (BLACKLIST) PT. CIPTA CROWN SIMBOL OLEH KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATRA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DITINJAU MENURUT PRINSIP-PRINSIP SIYASAH”.Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan Skripsi ini bagaimana penerapan pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Penyelesaian Sengketa Pencantuman Daftar Hitam (Blacklist) PT. Cipta Crown Simbol oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran, bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dikaitkan dengan prinsip-prinsip Siyasah, dan bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang ideal di masa mendatang terhadap penyelesaian Sengketa Pencantuman Daftar Hitam (Blacklist) PT. Cipta Crown Simbol oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatra Barat Selaku Pengguna Anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa penerapan pertimbangan Hukum Hakim dan dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Siyasah Dalam Penyelesaian Sengketa Pencantuman Daftar Hitam (Blacklist) PT. Cipta Crown Simbol oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatra Barat Selaku Pengguna Anggaran. Penulis menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan metode normatif yang merujuk kepada buku,Keputusan Hakim dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertimbangan Hukum Hakim dan dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Siyasah dalam penyelesaian Sengketa Pencantuman Daftar Hitam (Blacklist) PT. Cipta Crown Simbol oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatra Barat Selaku Pengguna Anggaran telah terbukti cacat prosedur, kewenangan, subtansi dan bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara dan profesionalitas, dan memenangkan PT. Cipta Crown Simbol ini telah sesuai dengan pertimbangan Prinsip Keadilan menurut Siyasah dan menurut tujuan hukum umum karena telah memutuskan sengketa dengan adil.