Abstrak
ABSTRAK Nama RINI AIDIL FITRI. NIM 15301500052. Judul Skripsi: Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Parkir di Kota Batusangkar Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan dan pengawasan terhadap parkir di Kota Batusangkar menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Parkir di Kota Batusangkar. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Parkir di Kota Batusangkar, dan Pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Parkir di Kota Batusangkar. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Instrumen penelitian yang penulis gunakan ialah daftar pertanyaan dengan melakukan wawancara, menggunakan alat tulis dan hand phone. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Parkir di Kota Batusangkar belum terlaksana dengan baik, karena juru parkir menaikkan tarif retribusi parkir dari kendaraan Roda 2 Rp. 1000 menjadi Rp. 2000, kendaraan roda 4 dari Rp. 2000 menjadi Rp. 3000. Pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga belum maksimal, meskipun telah bekerjasama dengan Polri, Satlantas serta Satpol PP Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan penertipan parkir. Sedangkan menurut pandangan Siyasah Dusturiyah, ditinjau dari al-Sultah al-Tanfiziyyah berkaitan dengan kebijakan pemerintah berimbas kepada kemaslahatan umat, kebijakan pemerintah dari setiap peraturan-peraturan terkait objek badan legislatif. Tarif Retribusi parkir belum maksimal untuk kemaslahatan para juru parkir karena tarif retribusi parkir terlalu kecil, mereka juga tidak mendapatkan upah yang pasti dari pemerintah, hal ini yang menyebabkan juru parkir melanggar Peraturan Daerah. Sedangkan bila ditinjau dari al-Qada’iyyah adalah kekuasaan mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, yakni mengawal atau memantau jalanya perundang-undangan oleh penegak hukum. Dalam pelaksanaan parkir di Kota Batusangkar pengawasan oleh penegak hukum belum maksimal.