Abstrak
ABSTRAK Muhammad Amin, NIM. 15301500037 Judul Skripsi “TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN NAGARI KUMANGO NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BATANG SIMONCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2019. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan dan eksistensi Peraturan Nagari Kumango No. 04 Tahun 2017 dan materi muatan yang terkandung di dalamnya menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yuridis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Peraturan Nagari Kumango No. 04 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari dapat digolongkan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, karena Peraturan Nagari Kumango tersebut telah memenuhi syarat atau unsur dari definisi suatu peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Nagari tetap memiliki kekuatan hukum mengikat di tengah-tengah masyarakat. Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Nagari Kumango No. 04 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 antara lain, Judul, Dasar Hukum, Diktum, Batang tubuh Peraturan Nagari atau lebih tepatnya pada materi pokok yang diatur.