Abstrak
ABSTRAK ALWI ABDUL GANI, NIM: 15301210009, dengan judul “ Analisis Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar”.Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini yaitubagaimana pelaksanaan pengelolaaan aset tetap/barang milik daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dilihat dari Permendagri No. 19 Tahun 2016.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang dilihat dari pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan.Jenis penelitian skripsi ini adalahDeskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan wawancara ,dokumentasi dan observasi. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sudah sesuai dengan teknis dan prosedurnya.Akan tetapi, belum semua terlaksana dengan maksimal seperti perencanaan kebutuhan dan panganggaran barang milik daerah yang belum mengacu pada RKBU yaitu tidak adanya standar barang dan standar kebutuhan.Selain itu, dalam teknis pengamanan hukum Barang Milik Daerah yang mana masih ada beberapa tanah bangunan belum memiliki sertifikat. Sementara itu, dalam mekanisme pengadaan barang milik daerah yang mana pengguna barang wajib menyampaiakan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada bupati melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannnya, namun yang terjadi dilapangan pengguna barang belum menyampaikan laporan hasil pengadaan melalui pengelola barang, selain itu dalam teknis penilaian yang dilakukan oleh penilaian pemerintah dalam pelaksanaan keterkaitan waktu sulit untuk dilakukan karna harus bekerjasama dengan seluruh SKPD yang ada diPemerintahan Kabupaten Tanah Datar, dan yang terakhir dalam teknis pengapusan terkendala saat melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah oleh masing-masing SKPD dengan daftar barang yang sudah direkap oleh pengelola barang sebelumnya.