Abstrak
ABSTRAK Yelsa Kamarila, NIM 1530 1220 125, Judul Skripsi “Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Bagian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) BAPERLITBANG Kabupaten Tanah Datar” Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dari sekian banyak usulan program perencanaan pembangunan jalan hanya beberapa usulan yang dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan jalan Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) BAPERLITBANG Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu suatu metode dengan memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Bagian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) BAPERLITBANG Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara terstruktur. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data reduction (reduksi data). Berdasarkan hasil penelitian ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) khususnya bagian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Jalan Bagian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) BAPERLITBANG Kabupaten Tanah Datar yang digunakan yaitu Skala Prioritas Perencaaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Skala Prioritas Jangka Pendek/Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dengan; (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan rancangan awal, (c) penyusunan rancangan, (d) pelaksanaan musrenbang, (e) perumusan rancangan akhir, dan (d) penetapan. Apabila keberadaan keuangan daerah semakin baik, maka kedudukan pemerintah untuk menjalankan keorganisasian daerah, melaksanakan urusan pemerintah, melayani kepentingan masyarakat maupun dalam melaksanakan kegiatan pembangunan akan bertambah stabil. Sebagai tindak lanjut dari upaya di atas diharapkan suatu perencanaan yang matang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar pelaksanaannya benar-benar dapat terwujud dengan baik, maka perencanaan pembangunan daerah harus didorong dengan implementasi pembangunaan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis.