2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Zulfahmi, 2026, NIM: 242021013, Judul: Analisis Keabsahan Akad Hak Kelola Batang Air dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer (Studi di Desa Talago Gunung, Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik lelang tahunan hak kelola perikanan di batang air yang diselenggarakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Talago Gunung. Secara normatif, batang air merupakan sumber daya publik yang termasuk milkiyyah ‘ammah, sedangkan praktik lelang mengombinasikan bai’ al-muzayadah dan ijarah al-manfa’ah. Dalam pelaksanaannya, ditemukan disfungsi aturan adat, praktik proxy/nominee, metode penangkapan ikan yang merusak, serta pencemaran akibat aktivitas penambangan emas yang mengurangi manfaat objek akad dan memengaruhi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik dan konstruksi akad, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah kontemporer, serta merumuskan rekonstruksi akad yang berkeadilan, maslahat, berkepastian hukum, dan sesuai prinsip ‘an-taradhin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Talago Gunung. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan KAN, pemerintah desa, pemenang lelang, serta masyarakat yang terkait dengan praktik lelang batang air. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer untuk mengkaji praktik dan konstruksi akad, tanggung jawab serta risiko para pihak, dan kebutuhan rekonstruksi akad. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, secara sosio-ekonomi dan adat, tradisi lelang batang air tetap dipertahankan sebagai sumber kas sosial-keagamaan, sarana pelestarian lingkungan, dan bentuk pemeliharaan kearifan lokal Minangkabau (‘urf shahih) yang berlandaskan Fikih Muamalah Kontemporer. Kedua, secara kontraktual, terjadi ketidakseimbangan tanggung jawab dan risiko (dhaman/gharar), karena kerugian akibat pencurian ikan dan pencemaran air lebih banyak dibebankan kepada pemenang lelang tanpa mekanisme garansi atau penyesuaian ujrah yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ‘an-taradhin serta perlindungan terhadap hak pemanfaatan (al-tamkin min al-intifa’). Ketiga, diperlukan rekonstruksi akad ijarah al-manfa’ah yang adaptif melalui perjanjian tertulis, pembagian risiko (risk-sharing), mekanisme force majeure, khiyar dan/atau ta’widh, penguatan pengawasan melalui satgas aset nagari, serta alokasi sebagian dana lelang untuk reinvestasi ekologis. Rekonstruksi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan batang air yang lebih adil, maslahat, berkepastian hukum, dan berkelanjutan.
2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Zakat produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin agar mampu mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Keberhasilan pendayagunaan zakat produktif sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menetapkan mustahik yang berhak menerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penetapan mustahik zakat produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021– 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Tanah Datar serta dokumentasi yang berkaitan dengan pendistribusian zakat produktif. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penetapan mustahik zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu rekomendasi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemeriksaan kelengkapan administrasi, wawancara calon mustahik, survei lapangan apabila diperlukan, serta musyawarah penetapan dengan skala prioritas fakir dan miskin. Faktor pendukung dalam pendistribusian zakat produktif meliputi kerja sama dengan UPZ, komitmen amil, serta dukungan regulasi. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan data mustahik, keterbatasan dana zakat, dan keterbatasan sumber daya manusia. Secara umum, metode penetapan mustahik yang diterapkan dinilai cukup efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program zakat produktif.
2022 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRACT Zulfahmi. Nim 1830201079. Judul Skripsi: Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Stusi Kasus Di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam). Jurusan Ahwal Alsyakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja alasan keluarga melakukan pemasungan, bagaimana sanksi hukum pelaku pemasungan, dan analisis Hukum Islam terhadap pemasungan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pemasungan oleh pihak keluarga di Kenagarian Sungai Batang adalah Permasalahan ekonomi, Jauhnya akses pelayanankesehatan, Mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan oranglain,dan Mencegah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa menyakiti dirisendiri. Sanksi pelalu pemasungan adalah Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Menurut hukum Islam tindakan pemasungan adalah penanganan yang di bolehkan terhadap ODGJ karna mengingat kemudharatan yang lebih besar jika dilepaska
