2018 · JOURNAL_SUBMISSION ·
<em>How can</em><em> humans live happily is old problems and new problems as well, he is also the problem of micro and macro issues from of the economics perspective. There is no way to be able to live happily except by getting rid of the three enemies of man, namely poverty, ignorance and disease. In terms of social factors, poverty is also a chain where the chain can be broken. It is an interesting phenomenon to listen to the history of Islam that explains that the first holy war undertaken by Abu Bakr was the war against poverty in the form of warfare against the rich who do not want to pay the zakat that should be enjoyed directly to the poor. This paper explores the problems or social problems as an inspiration or a solution to the problem of poverty in the Islamic perspective.</em>
2018 · JOURNAL_SUBMISSION ·
<em>Countries in the world face different forms of economic developments in the field of regional trade, domestic and international, the United States dollar increase in events that coincide with the occurrence of a deficit in trade balance and current transactions, result in unemployment accompanied by high inflation, a flexible exchange rate system is not able to stimulate the growth of global trade and a range of economic growth. This fact cannot be separated from some of the economic concept of development as the paradigm adopted in the design of economic policy because the experts were trying to trace back the development of economic concepts, which gave birth to a new paradigm that is different from the previous paradigm.</em>
2018 · JOURNAL_SUBMISSION ·
<p><em>Economic transactions through electronic commerce (e-commerce) contribute to the vast use of information technology as well as internet nowadays. Its phenomenal development makes Islamic law take part in responding from the perspectives of economic jurisprudence (fiqh). Basically, Islam accommodates any transactions carried out by human as long as there is no single rule that prohibits such transaction, including economic activities. Furthermore, e-commerce is about ijtihad which provide a wide range of opportunity to respond in terms of economic fiqh. Flexibility of acceptability in carrying out translations should wisely refer to the laws and conditions of commerce. </em><em>Al-Buyu’ dan al-Salam </em><em>are two forms of trading transactions in classical fiqh that can be served as the analogy for e-commerce, yet they must face the challenges dealing with payment using </em><em>credit card </em><em>which also attract perspectives fiqh of economy</em><em>.</em><em></em></p>
2018 · JOURNAL_SUBMISSION ·
<em>SPS-BI May 2010 period points out that Sharia banking service marketing has developed very rapidly. It is noted that there are ten Sharia banks operating throughout Indonesia. Principles of marketing – profit sharing- as applied by these banks is suitable with principles of Islamic teaching since there are no interests as practiced by conventional banks. Furthermore, Sharia banking service offers should be based on the customer’s needs. Consequently, Sharia banking management should learn and understand how the customers behave toward the bank itself. This means that particular strategies are needed in promoting the products and factors influencing the customer’s consideration in choosing the bank. Good ”service delivery system” should meet the following indicators: available, convenient and attractive. Some strategies are also needed for the marketing: segmenting, targeting, dan positioning</em>
2018 · JOURNAL_SUBMISSION ·
<em>Discussions upon the use of LPS by Sharia banks are interesting due to the existence of LPS which is believed to be identical to conventional finance system. Sharia banks have their own particular characteristics that make them different from that of conventional ones. Sharia baks operate based on the general rules of banking system and on Islamic faith and morals as well. However, laws on LPS points out that warranty functions are also applicable to sharia banks. LPS is needed to keep the public trust toward banking industries and to promote national economic stability. National economic stability is important. However, being committed to sharia laws is the most important</em>.
2018 · Book · Koleksi Perpustakaan
2018 · Book · Koleksi Perpustakaan
Pluralism in Islam related to local culture in Indonesia; collection of articles.
2018 · Book · Koleksi Perpustakaan
2018 · Book · Koleksi Perpustakaan
Critics on Syekh Siti Jenar by Abdul Munir Mulkhan, a book on the life and teachings of Syekh Siti Jenar, one of Javanese Islamic religious leader who developed sufi teaching in Java Island, Indonesia.
2018 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
Kebijakan kesehatan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan di bidang kesehatan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR atau DPRD yang sering disebut sebagai elit kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap lahirnya suatu kebijakan. Di era otonomi daerah yang mengandung pengertian desentralisasi termasuk di bidang kesehatan berdasarkan UU (Undang-Undang) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dirubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya dirubah lagi melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan peningkatan porsi kebijakan kesehatan pada tataran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sehingga menuntut kemampuan analisis yang mumpuni terhadap berbagai kebijakan kesehatan di kalangan stakeholder kesehatan terlebih para praktisi dan akademisi kesehatan di daerah, selaras meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan dan adanya perubahan tingkat kewenangan dalam pembangunan sektor kesehatan yaitu dari pendekatan yang bersifat sentralistik menjadi pendekatan desentralisasi. Hasil analisis kebijakan kesehatan diharapkan dapat menjadi input untuk “melahirkan” kebijakan kesehatan yang mampu mencegah dan mengatasi kompleksitas berbagai masalah kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di era desentralisasi kesehatan dewasa ini. Buku ini disusun sedemikian rupa guna memenuhi tuntutan sebagaimana yang diharapkan di atas. Buku ini dapat dipergunakan oleh para akademisi seperti mahasiswa, dosen dan para pembuat kebijakan di bidang kesehatan serta masyarakat umum lainnya yang memerlukan bahan bacaan mengenai analisis kebijakan di bidang kesehatan. Buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan materi bagi dunia pendidikan dan pembaca yang berminat pada kebijakan kesehatan.
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
Rekonsiliasi Manusia Ekonomi: Tuma'ninah vs Self-interest Oleh : Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus Sebuah Karya sosieconomy yang langka, sangat bermanfaat dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi yang peduli dengan perkembangan perilaku manusia ekonomi dewasa ini … mengajak kita untuk selalu kembali meruju kitab suci dalam rangka memahami esensi metodologi dan perkembangan pemikiran ekonomi dengan rasionalitas manusia ekonomi yang self-interest. Karya ini sangat sejalan dengan pemikiran baru dalam ilmu ekonomi yang dikenal sebagai “new economy thinking” yang diharapkan dapat menghasilkan tatanan ekonomi yang lebih adil, manusiawi dengan mewujudkan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A. Rektor Unhas 1989-1997; Menko Kesra RI, 1999-2000 Dubes RI untuk Republik Islam Iran, 2004-2007 Buku ini sangat sarat dengan nilai spiritual dan banyak mengandung pemikiran sufiisme serta konsep ma’rifatullah dengan perspektif maslahah agar manusia dapat meraih kehidupan yang falah dan merupakan salah satu karya sebagai reaksi yang cerdas terhadap ragam gebrakan paham post-modernist dewasa ini. Prof. Dr. Zamruddin, SU Rektor Universitas Mulawarman, Samarinda Buku Rekonsiliasi Manusia Ekonomi: Tuma’ninah vs Self-interest” yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, M.A. bersama Prof. Dr. Hj. Rahmatia, M.A. merupakan sebuah karya monumental akademik yang sangat mengagumkan, karena mampu menjelaskan secara konseptual dan fundamental mengenai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang terkait dengan nilai-nilai ketauhidan, sebagai landasan spiritual untuk menjalankan amanah Allah, termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Semoga buku ini bermanfaat sebagai sumber inspirasi bagi pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan ekonomi, Dr. Ahmad Alim Bachari, S.E., M.Si. Ketua Lembaga Penelitian Univ. Lambung Mangkurat, Banjarmasin Chief Economist Bank BNI
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
2017 · Book · Koleksi Perpustakaan
On Islamic value applied by students of Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia.
2017 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya sekolah dalam menerapkan peraturan siswa di MTs.TI Tanjung Barulak Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar. Adapun sub fokus masalah dalam penelitian ini adalah upaya sekolah dalam menerapkan tata tertib siswa terhadap berpakaian, pergaulan dan ibadah siswa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana upaya sekolah dalam menerapkan tata tertib siswa terhadap berpakaian, pergaulan dan ibadah siswa. Manfaat penelitian ini adalah untuk syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruangan yang luas atau di tengah-tangah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menemukan jawaban upaya sekolah dalam menerapkan tata tertib siswa terhadap berpakaian, pergaulan dan ibadah siswa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam menerapkan tata tertib siswa terhadap berpakaian, pergaulan dan ibadah siswa, sekolah menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi, aturan yang telah ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan peraturan siswa di lingkungan sekolah. Salah satu cara yang dilakukan sekolah dalam menerapkan peraturan siswa adalah mengawasi dan mengarahkan siswa di dalam dan di luar kelas, namun demikian pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan siswa masih tetap dilakukan siswa, misalkan siswa masih ada memakai pakaian yang tidak rapi dan tidak melaksanakan ibadah seperti shalat zuhur berjamaah.