2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Nurul Fajriyah: NIM 15301500043. Judul Skripsi: “Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perpektif Fiqh Siyasah”. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar . Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaiman kedudukan rangkap jabatan Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dan fiqh siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum tata negara Indonesia dan tinjauan fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dimaksudkan adalah meneliti kedudukan rangkap jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam tinjauan fiqh siyasah. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, aturan-aturan yang mengatur tentang keterwakilan DPD sebagai representasi daerah, sedangkan bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku, pendapat para ahli atau pakar dan sumber tertulis lainya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan, kedudukan rangkap jabatan anggota DPD dalam hukum tata negara Indonesia tidak diperbolehkan sebagaimana yang ditegaskan oleh Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/ 2018, bahwasanya frasa “pekerjaan lain” pada UU Pemilu Pasal 182 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk mencakup pula anggota partai politik begitu juga dengan UUMD3 Pasal 302 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang menjelaskan DPD yang berasal dari pengurus partai politik tidak dibolehkan karena partai politik merupakan lembaga yang sumber keuanganya berasal dari APBN maupun APBD. Sedangkan menurut tinjauan fiqh siyasah bahwa rangkap jabatan juga tidak dibolehkan berdasarkan metode saddu al- dzariah, dengan kata lain rangkap jabatan dalam Islam pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi berat dugaan rangkap jabatan akan membawa kepada kemudharatan. Dalam hal ini anggota DPD yang merangkap jabatan lain dikhawatirkan akan menimbulkan representasi ganda dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat menimbulkan kemudharatan.
2024 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Nurul Fajria, NIM. 222062020. Judul tesis : Dispensasi Kawin bagi Wanita Hamil Luar Nikah di Pengadilan Agama Sijunjung Kelas II. Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Tesis ini membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sijunjung Kelas II dalam memutuskan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dan implikasi hukum penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.Tujuan tesis ini untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sijunjung Kelas II dalam memutuskan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dan implikasi hukum penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sijunjung Kelas II. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara pada Hakim, Panitera Pengadilan Agama Sijunjung Kelas II dan tiga orang pemohon. Analisa data penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan, pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Dalam pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Sijunjung, hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Jika anak dalam keadaan hamil dan mengabulkan dispensasi kawin atas anak, maka hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan yuridis yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2), KHI Pasal 53 ayat (1), Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan aspek sosiologis yaitu untuk menutup aib bagi wanita yang hamil di luar nikah dan keluarganya, dan aspek filosofis yang menjadi pertimbangan yaitu sesuai dengan tujuan menikah yaitu sebagai ibadah, tidak ada paksaan, dan mampu secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga. 2) Implikasi adanya penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah bagi anak yang dibawah umur memiliki dampak positif yaitu memperjelas status perkawinan, memperjelas nasab anak dan yang membutuhkan figur ayah, mendapatkan pengakuan yang baik dari lingkungan sekitar, menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali dan dapat menutup aib di kalangan masyarakat agar tidak dikenal dengan perempuan yang tidak bermoral. Adapun dampak negatif yang terjadi yaitu pasangan yang hamil di luar nikah menjadi putus sekolah karena malu disebabkan wanita telah hamil dan dampak negatif bagi anak yang lahir akibat perbuatan zina menyebabkan hilangnya beberapa hak antara ayah biologis dan anak yang dimiliki oleh anak yang sah seperti hak nasab, perwalian dan kewarisan.
2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Nurul Fajri, NIM 1830401119 (2018), Judul Skripsi: “Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Syariah dengan Metode 5C pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar”. Program Sarjana Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan dengan jumlah plafond 10-500 juta yang bertujuan untuk modal usaha dan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan anlisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap permohonan, BI checking, survei lapangan, analisis pembiayaan, pemberian putusan pembiayaan, akad pembiayaan dan pencairan. Sedangkan dalam analisis pembiayaan menunjukkan bahwa analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam menganalisis setiap calon nasabahnya menggunakan prinsip 5C yang meliputi karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), kondisi ekonomi (condition of economic) dan jaminan (collateral). Penerapan analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah benar-benar memakai kelima prinsip tanpa menghilangkan satu prinsip analisis. Kata Kunci: Analisis Kelayakan Pembiayaan, KUR Syariah, Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar
