KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI INFRASTRUKTUR JALAN “(STUDI DI KABUPATEN TANAH DATAR)"
Nurul Fadila Putri, NIM. 2130203060. Judul “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Infrastruktur Jalan (Studi Di kabupaten Tanah Datar), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan, seperti pada ruas jalan yang menghubungkan Nagari Rambatan dengan Nagari Padang Magek. Kerusakan jalan tersebut berdampak negatif terhadap kelancaran transportasi, distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan jalan telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, di antaranya keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar-instansi terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Tanah Datar. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, seperti pejabat teknis Dinas Pekerjaan Umum, analis keuangan, serta masyarakat di Nagari Rambatan. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, artikel jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mentranskripsikan hasil wawancara dan melakukan pemeriksaan silang (cross check) terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan dalam merencanakan, membangun, memelihara, dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran dan gangguan dari bencana alam. Upaya perbaikan jalan yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas, efisiensi biaya transportasi, kemudahan akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan perbaikan jalan di beberapa wilayah yang dianggap kurang strategis. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih merata dan transparan, serta kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam penanganan infrastruktur jalan.