Zainuddin

Ilmu Pendidikan Islam

Ajaran Islam pada hakekatnya memiliki tiga pilar utama, yakni akidah, syariah dan akhlak. Misi utama Nabi Muhammad saw adalah menyempurnakan akhlak yang mulia (akhlaq al-karîmah). Pembinaan akhlak erat kaitannya dengan pendidikan Islam. Dengan demikian pendidikan Islam berorientasi bukan saja untuk peningkatan pengetahuan (kognisi), namun juga pembinaan dan peningkatan akhlak (sikap, afeksi) dan keterampilan hidup (psikomotorik) peserta didik. Pendidikan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan secara akademik, namun dalam realitas mereka justru menjadi sumber problem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kecerdasannya digunakan untuk melakukan berbagai tindak criminal yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara, seperti para koruptor, bandar narkoba, mafia migas, illegal fishing, yang mayoritas adalah orang- orang pintar secara intelektual. Namun afeksi (kecerdasan spiritual) mereka sangat rendah.

PETUNJUK PRAKTIKUM BIOKIMIA

Buku petunjuk praktikum diharapkan dapat memberikan panduan pelaksanaan teknis kegiatan praktikum laboratorium terkait mata kuliah praktikum Biokimia. Adapun materi praktikum dalam buku ini telah disesuaikan dengan instrumen pembelajaran dan sejalan dengan konsep yang dipelajari pada teori Biokimia. Buku petunjuk praktikum biokimia ini disusun untuk menjawab kebutuhan mahasiswa akan keterampilan dasar dalam memahami bidang Farmasi dan Biomedik.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI PANCASILA DAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH

Upaya mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, unggul, bertanggung jawab, serta berdaya saing kuat, maka perlu diberikan pembelajaran tentang pendidikan karakter. Salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan akhirnya adalah mampu mengimplementasikan nilai kehidupan yang terkandung dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merujuk pada sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” tentu erat kaitannya dengan agama, Ahlussunnah Wa Jama’ah sendiri merupakan aliran dalam agama Islam. Nilai kehidupan Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara sangat relevan dengan nilai Pancasila mengingat pendirian bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan, dan Pancasila sendiri merupakan filsafat, ideologi, juga paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Perpaduan nilai Pancasila dengan nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah akan menciptakan generasi yang berkarakter, berjiwa religius serta mampu meningkatkan rasa cinta tanah air. Tentunya hal tersebut sangat selaras dengan konsep bela negara pada sistem pertahanan negara yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Perilaku Organisasi Dalam Perspektif Manajemen Organisasi

Bidang pengetahuan perilaku organisasi nampaknya makin hari semakin pesat perkembangannnya. Pusat-pusat studi di pelbagai universitas didirikan untuk membina dan mengembangkan bidang pengetahuan ini. Di Universitas Southern California Amerika Serikat, bidang pengetahuan perilaku dikembangkan baik di School of Public Administration maupun di Business Administration. Di School of Public Administration didirikan pusat pengembangan studi perilaku organisasi. Bagi mahasiswa yang berminat mendalami bidang perilaku dipersilahkan memperdalam di pusat studi ini. Perkembangan bidang pengetahuan ini, mudah dipahami karena selain persoalan-persoalan organisasi yang cenderung semakin kompleks, persoalan-persoalan manusia sendiri berlanjut menjadi tantangan yang pokok yang harus dihadapi oleh setiap organisasi apapun bentuknya. Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku organisasi itu. Oleh karena persoalan-persoalan manusia senantiasa berkembang dan ruwet, maka persoalan-persoalan organisasi dan khususnya persoalan perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang pula.

Metodologi Penelitian Kefarmasian Edisi 2

Penulis : Muhamad Zainuddin Penerbit : Airlangga University Press ISBN : 978-602-7924-61-1 Tahun terbit : 2014 Bahasa : Indonesia Sampul : Soft cover Ukuran : 15,8 x 23 cm Jumlah Halaman : xii, 139 hlm Metodologi Penelitian adalah kajian tentang metode bagaimana melakukan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang baru sesuai dengan kaidah-kaidah yang digunakan oleh masyarakat ilmiah. Secara garis besar ada dua macam pendekatan penelitian, yaitu: pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Substansi dalam buku ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penekanan pada konsep dasar deduktif-kuantitatif melalui pergerakan cara berpikir logico-hipothetico-empirico. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka sistematika buku ini dimulai dari Bab I yang menjelaskan secara umum tentang: Pengertian Penelitian dan Peranan Penelitian dalam Pengembangan Ilmu dan Teknologi. Bab II menjelaskan tentang: Langkah-Langkah Pokok dan Pendekatan dalam Penelitian. Bab III tentang: Permasalahan Penelitian sebagai langkah awal sebuah penelitian. Bab selanjutnya merupakan pokok bahasan yang menjadi ciri utama pendekatan kuantitatif, yaitu: Bab IV tentang: Studi Kepustakaan, Kerangka Teoretis dan Hipotesis, Bab V tentang: Variabel dan Definisi Operasional. Bab VI tentang: RancanganPenelitian, Bab VII tentang: Konsep Dasar Rancangan Eksperimental, Bab VIII tentang: Klasifikasi dan Jenis Rancangan Eksperimental, Bab IX tentang: Rancangan Penelitian Observasional, Bab X tentang: Rancangan Penelitian Survei, Bab XI tentang: Metode Sampling dan Jumlah Sampel, dan Bab XII tentang: Peranan Statistik Dalam Penelitian.

Pendidikan Agama Islam : Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI

Buku pelajaran Fikih untuk Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI ini disusun tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 6 Bab. Setiap bab mengandung: Uraian materi pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan tugas dari bab yang bersangkutan.

Pendidikan Agama Islam : Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas X

Buku pelajaran Fikih untuk Madrasah Aliyah (MA) Kelas X ini disusun tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 12 Bab. Setiap bab mengandung: uraian materi

THE PHILOSOPHY OF CRIMINAL ACT OF APOSTASY MURTAD IN ISLAMIC LAW

There are seven most serious crimes discussed by Islamic Law experts (fuqaha) referenced to the Qur’an (Allah SWT) and Sunnah (Rasulullah SAW) which are known as hudud criminal acts. There is no authority of the judge or ruler to determine or change the provisions of this sanction. Those criminal acts are adultery, qazf (adultery accusation), hirabah (robbery), sariqah (theft), syurb al-khamr (liquor), al-baghy (rebellion) and apostasy (renouncing Islam). Unlawful acts other than those seven criminal acts are called ta’zir criminal acts of which punishment provisions are stipulated by a judge or ulil amri. Six of the seven serious criminal acts in Islamic criminal law can be accepted by the law scholars as criminal acts because they meet the elements and criteria of a criminal act. However, one of them, apostasy, cannot be categorized as a criminal act. How is it to explain that an apostasy is a criminal act in Islamic Law? Why can not the concept of positive criminal law and human rights accept it? This requires a deep study. This paper will try to study the legal philosophy so it can reveal that an apostasy is a criminal act, both in the view of law scholars and especially Sharia scholars. Inability to reveal a legal philosophy can lead to imbalance, which is in Zainuddin (2016: 756-757) called as the legal dichotomy that leads to disharmony of Sharia and positive laws (Zainuddin, 2017).

Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau

ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

TINJAUAN FIKIH TERHADAP AKTIVITAS PERDAGANGAN DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI

This study describes trading activities in Pasar Bawah Kota Bukittinggi.This study olso to review thetrading activities with Fikih Mu'amalah (Islamic Economic Law). The question is whether the behavior that the merchant plays in line with Islamic law or not? This question is important to answer since the majority of traders in Pasar Bawah are Muslim. On the otherhand Prophet Muhammad SAW states that the market is the worst place and mosque is the best place. This statement provides an opportunity for market participants to commit acts deviant or illegal. This study is categorized into qualitative research using field research. Data were taken from interviews and observation. This study found that trading in Pasar Bawah Bukittinggi took place intensely with traditional trading patterns. In these trading activities found many deviations that can be grouped as follow: 1. related to the commodities traded, 2. the form of transactions conducted, 3. violations of the regulations, 4. a neglect of business ethics in Islam.

Sharia And Tradition, Pig Hunting In Minangkabau

This study examined the tradition of hunting pigs among the Minangkabau people. On the one hand the Minangkabau community has a strong religious tradition, on the other hand hunting pigs is in contact with cases contrary to Islam. Then the question is why do the Minangkabau people who are known for their strong adherence to Islamic law preserve the tradition of pig hunting? This study uses field research. Data were collected through interviews with hog hunt participants and through observation at several hunting grounds. The main data sources are participants hunting pigs and hunting activity of pigs themselves. From the results of the study, it was found that the Minang community, especially the participants of pig hunting, did not feel that the tradition of hunting pigs was contrary to the religious law he believed. Hunting pigs is not to implement religion nor is it a tradition that ignores religion. The tradition of hunting pigs and religion is at a different angle. Therefore this tradition can last until now. Matters that are seen to be outwardly opposed to religion can find a solution to compromise it.

70 PROFESI PENGAMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Islam mencela segala bentuk meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan dan sebaliknya Islam menganjurkan agar dapat bekerja dengan tangan sendiri atau melalui hasil keringat sendiri bukan mengharap balas kasihan dari orang lain. Profesi pengamen merupakan salah satu bentuk fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dimana pengamen tersebut memiliki prilaku yang berbedabeda dalam memperoleh keuntungan yaitu dengan cara gelandangan dan dengan cara tidak gelandangan sehingga terdapat perbedaan dalam menetapkan hukum profesi pengamen dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

KONGSI PEMILIKAN RUMAH BERBASIS SYARIAH PERBANDINGANANTARABANK MUAMALAT INDONESIA DANBANK RAKYAT INDONESIA SYARIA

The purpose of this study was to explain the comparison of financing processes, asset acquisition, and transfer of home ownership financing with Musyarakah Mutanaqisah and Ijarah muntahiyah Bitamlik. The research object was at Bank Muamalat Indonesia, Solok Branch Office and at Bank Rakyat Indonesia Syariah Padang Branch. The type of research used is qualitative comparative research. The data collection technique used is through interviews and documentation. Data processing is done by qualitative comparative analysis techniques. The results of the study are: First, the process of financing home ownership with musyarakah mutanaqisah is longer than ijarah muntahiyah bitamlik. Second, the procurement of assets with musyrakah mutanaqisah is clearer than ijarah muntahiyah bitamlik. Third, the transfer of ownership in the financing of home ownership with Musyarakah Mutanaqisah process is certain, while the transfer of home ownership with Ijarah Muntahiyah Bitamlik the process is uncertain. Fourth, financing using the Musharaka Mutanaqisah agreement is superior to the Ijarah muntahiya bitamlik both in terms of procurement, certainty of ownership transfer and in terms of legality to collateral. Althoughin terms of the process it is faster on Ijarah Muntahiya Bittamlik.

DISHARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

AN AMBIGUITY OF CONSTITUTIONAL LAW MAJOR AT THE FACULTY OF SHARIA OF ISLAMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN INDONESIA

PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM

PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM

LOG BOOK PENGGUNAAN ISU-ISU KEAGAMAAN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2019

LAPORAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER