MUSLIMIN

ANALISIS IDEE DES RECHT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH (Studi Kasus Perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt. dan 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B)

Muslimin, NIM 2002021014. Judul Tesis: “Analisis Idee Des Recht Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Kasus Perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt. Dan 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B)” Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai bagaiman dasar pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, dan No 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg., dan Putusan Mahkamah Agung No. 191 K/Ag/2019 dan bagaimana tinjauan idee des recht terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada tiap-tiap putusan tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berbentuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, reconstucting, sistematis dan concluding. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama mengenai yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum baik putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt, dan No. 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt., putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Pdg, maupun putusan Mahkamah Agung No 191 K/Ag/2019. Hakim menggunakan berbagai macam jenis alat pertmbangan hukum yaitu : Al-Qur’an, Hadist, akad pembiayaan Al-Murabahah No. 150.008804/MRH/LX/27112014. Selanjutnya aturan-aturan hukum positif yang berlaku yaitu : KUHPerdata, HIR, R.Bg, Rv, Undang-undang, SEMA, PERMA, KHI, Fatwa DSN-MUI dan Yurisprudensi. Kemudian alat-alat bukti yang terkait dengan sengketa tersebut yaitu : akta otentik, pengakuan para pihak, keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan pemeriksaan lapangan (decente). kemudian juga terdapat ijtihad hakim mengenai pertimbangan hukum tertentu. Kedua mengenai tujuan ajar cita hukum (idee des recht) yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan belum maksimal terkandung dalam setiap poin-poin pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu : 1) kurang telitinya hakim dalam memformulasikan tiga unsur cita hukum tersebut dalam pertimbangan hukum 2) karena regulasi hukum yang bermasalah yaitu adanya kekosongan hukum dan terlalu banyaknya regulasi yang terkait sehingga tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah secara litigasi, 3) tidak diperbaikinya setiap poin pertimabangan hukum dalam menjamin terealisasinya tujuan cita hukum secara komprehenshif oleh putusan tingkat banding maupun pada tingkat kasasi terhadap putusan judex facti. Atas dasar itu putusan ini masih belum maksimal dalam mewujudkan putusan yang berkualitas dan berintegrita dengan mengandung tiga unsur cita hukum (idee des recht) yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I.B

Muslimin. NIM 14 204 041 (2014). Judul Skripsi: “Analisis Putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt. dan bagaimana penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan tersebut. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan untuk menganalisis bagaimana penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Bkt tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah gabungan dua metode yaitu penelitian hukum normatif dan dan penelitian hukum empiris, yang berbentuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara Editing, reconstucting, sistematis dan concluding. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan menggunakan berbagai macam peraturan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum. Terutamamajelis hakim menjadikan pedoman berdasarkan pada al-qur’an dan hadis yang mengarah pada pemenuhan akad yang dilakukan para pihak yakni akad pembiayaan al-murabahah No. 150.008804/MRH/LX/27112014, kemudian peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku yaitu HIR, R.Bg, Rv, SEMA, PERMA, KHI dan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah pengakuan para pihak, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan alat-alat bukti lain yang terkait dengan sengketa tersebut. KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini tidak diimplementasikan secara maksimal oleh majelis hakim. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum majelis hakim yakni ada yang diterapkan, ada yang tidak diterapkan dan ada yang diterapkan secara benar kemudian ada pula diterapkan tapi kurang tepat. Majelis hakim tidak maksimal menerapkan KHES dalam putusan ini yaitu tentang pernyatan asas amanah, akad yang sah, ketentuan dapat dijatuhi sanksi dan ketentuan jual beli murabahah. Sedangkan tidak maksimal menerapkan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini yaitu tentang pernyataan ketentuan jual beli murbahah dan pernyataan mengenai penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar.Tidak maksimalnya penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini tentunya menunjukkan kualitas putusan ini masih belum bisa dikatakan putusan yang berkualitas dan berintegritas yakni putusan yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Komunikasi tradisional

Traditional communication of local community in Sulawesi Selatan Province, Indonesia.

Menuju administrasi negara madani

Hukuman-hukuman bagi kesalahan jenayah yang terkandung di dalam kanun kesiksaan Malaysia

Analisis potensi pengembangan usaha kecil menengah (UKM) Kabupaten Mamuju Utara

Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, garis politik dan program Partai Muslimin Indonesia

Bank syariah di Indonesia

Study on government policy in Islamic banking in Indonesia.

Megundjungi muktamar Wanita Islam di Pakistan

Pemerintahan daerah menurut perundangan terachir

Local government.

Aspek-aspek hukum otonomi daerah