TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP MENINGKATNYA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B
ABSTRAK BENNI, NIM. 1902061002. Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Meningkatnya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I.B. Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Batusangkar. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mencermati dan mendeskrisikan latar belakang munculnya perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pada pasal 7 tentang batas usia perkawinan, serta mengetahui dampak diberlakukannya undang undang tersebut, kemudian menganalisa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 B Batusangkar. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisa secara yuridis, sosiologis dan filosafis latar belakang, dampak dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap meningkatnya dispensasi kawin setelah diberlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019. , Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan metode kualitatif. Dengan sumber data primer (hakim) melalui teknik wawancara dan data sekunder yaitunya dokumen yang terkait penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar. Tekhnik analisa data menggunakan analisis deskriftif dan menguji keabsahan data dengan teknik trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 pada pasal 07 dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi dan keadaan. Secara filosofis, negara sesuai konstitusi berkewajiban untuk melindungi warga negara dari dampak negatif perkawinan dibawah umur, secara sosiologis atas desakan berbagai elemen masyarakat menghendaki adanya peningkatan kualitas keluarga terutama dari segi kematangan usia, sementara dari aspek yuridis adanya ketidak sikronan atauran antara aturan kependudukan, perlindungan anak dan undang undang perkawinan, sehingga untuk harmonisasi dalam penerapannya mestilah harus disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Sementara dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan undang undang tersebut terutama pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1 B adalah terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin. Hal itu disebabkan karena perubahan batas usia kawin bagi perempuan mengalmi peningkatan yang signifikan, yaitunya dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tingginya permohonan dispensasi kawin dan ketika dikabulkan oleh hakim maka dikwhawatirkan akan berdampak terhadap kehidupan keluarga selanjutnya, dimana kategori anak dibawah umur sangat rentan dengan berbagai resiko dalam perkawinan, seperti ketidak siapan secara medis untuk persalinan, kesiapan mental dan krdispsn untuk menghadapi berbagai persoalan dalam berumah tangga. Kemudian adapun analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap dispensasi kawin. Untuk efektifitas Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tersebut maka hakim di bekali dengan PERMA No.05 Tahun 2019, dan tentu saja tetap mengedapankan otonom dan indepensi hakim dalam berperkara. Sehingga dalam putusan hakim yang menetapkan berdasarkan kemaslahatan dan dalam rangka menjaga agama bisa diterima dan final.