ABDUL RASYID

Pengaruh Jumlah Produksi, Modal dan Luas Lahan Stoberi terhadap Pendapatan Petani di Nagari Balingka

ABDUL RASYID, NIM 2030402001, dengan judul “ Pengaruh Jumlah Produksi, Modal, dan Luas Lahan Stoberi Terhadap Pendapatan Petani di Nagari Balingka”. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Mahmud Yunus Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak mampu menambah jumlah produksi buah stroberi disebabkan kurangnya pengetahuan budi daya tanaman stroberi, terbatasnya modal dalam perawatan budi daya untuk menjaga kualitas buah stroberi yang bagus supaya pendapatan petani stroberi bertambah, terbatasnya biaya untuk mengembangkan atau menambah luas lahan dengan lahan kosong agar bertambahnya pendapatan petani stroberi di nagari Balingka. Penyusunan skripsi ini memiliki tujuan mengetahui pengaruh jumlah produksi (X1), modal (X2), luas lahan (X3) terhadap pendapatan petani stoberi di nagari Balingka. Jenis Penelitian ini mengunakan Penelitian Lapangan (Field Reasrch) mengunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah petani stoberi di nagari Balingka. Sampel ini ditentukan mengunaka teknik total sampling yang mana yaitu sebanyak 52 responden. Tenik analisis mengunakan uji T dan uji F serta mengunakan aplikasi SPSS 26. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa jumlah produksi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani stoberi (Y), modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani stoberi (Y), luas lahan (X3) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani stoberi (Y). Berdasarkan hasil uji F dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable X yakni jumlah produksi, modal, dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani stoberi (Y) di nagari Balingka, yang artinya jika meningkatnya jumlah produksi, modal dan luas lahan maka pendapatan petani stoberi akan meningkat juga. Didalam uji koefisien determinasi nilai adjusted R2 hasil uji determinasi nilai didalam ini penelitian ini menunjukan bahwa hasil perhitungan uji nilai adjusted R square sebesar 0,998 artinya 99,8%. Variasi pendapatan petani dapat petani dapat dijelaskan variabel indenpenden dan sisanya 0,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.

Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstutusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sistem Ekonomi Islam Satu Sorotan Terhadap Perlaksanaan Di Malaysia